proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak layak agar disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.
selain karena sejumlah website dalam proposal tersebut sudah terakomodasi selama apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membangun bbm bersubsidi, karena jumlah yang diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan pada apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan untuk diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, ada program yang sama dan serupa dengan bantuan langsung tunai (blt) pada warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri pasti saja akan belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak bisa berulang di pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (raskin) juga bantuan bagi siswa miskin serta web keluarga harapan sudah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal tersebut merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih timbulkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tidak keliru sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, tutur bambang soesatyo.